Perhumas Ajak Masyarakat Sebagai Humas Indonesia

Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) pada tanggal 27 Oktober 2016 mendeklarasikan sebagai Hari Humas Nasional. Tujuannya untuk membangun kesadaran kepada masyarakat bahwa diri kita adalah Humas untuk bangsa ini.

Perhumas ingin gaungkan kalau ada yang bertanya, siapa sih Humas Indonesia? “Anda harus bilang, Saya, Kamu dan 250 juta penduduk Indonesia lainnya”.

Deklarasi tersebut berbarengan dengan acara tahunan Perhumas yaitu Konvensi Nasional Humas (KNH) 2016 pada tanggal 27-28 Oktober 2016 di Bandung. Acara ini merupakan konvensi terbesar para pemangku kepentingan Humas se-Indonesia, yang mengangkat tema “The Power of PR: Membangun Reputasi Indonesia 2030”.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), yang hadir pada pembukaan KNH 2016, mengatakan Humas merupakan wajah dari sebuah lembaga atau institusi. Masyarakat pun akan menilai sebuah produk atau program baik atau tidak baik.

“Humas memiliki tugas untuk mempertahankan citra positif, tentu saja sikap positif dari substansi yang positif. Jangan sampai citra positif itu dipaksakan hadir. Padahal dari substansi atau kandungan yang tidak bagus,” kata Aher.

Dalam konteks negara, lanjut Aher, Humas memberikan peran dalam membangun dan mempromosikan citra Indonesia secara keseluruhan. Hal ini bisa dilakukan melalui promosi maupun sosialisasi dengan baik mengenai apa yang dimiliki negeri ini. Pada akhirnya bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta reputasi Indonesia.

“Saya sering menghimbau, kita sebagai bangsa hadirkan pemberitaan dan promosi secara berimbang. Indonesia sesungguhnya bagus, tapi karena pemberitaan yang kurang bagus, pencitraan yang kurang bagus. Dampaknya dunia memandang kita kurang bagus, masyarakat dunia enggan berkunjung, pendapatan berkurang dan kesejahteraan tidak meningkat,” ucapnya.

Hal senada diungkapkan oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Rosarita Niken Widyastuti. Niken menyatakan Humas memiliki peran penting dalam meningkatkan reputasi Indonesia di mata dunia. Untuk itu Humas memiliki dua fungsi, yaitu untuk kepentingan rakyat dan kepentingan global.

“Good Country Index tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi saja, namun juga dilihat budaya. Budaya bukan sekadar kesenian tapi juga habit (kebiasaan) dari masyarakat, kinerja pemerintah, optimisme, dan sikap positif masyarakat,” papar Niken.

Ukuran Good Country Index (GCI) pada tahun 2014, Indonesia di posisi 119 dari 125 negara, di bawah negara Asean lainnya, seperti Singapura di posisi 24, Thailand (53), Malaysia (58), dan Filipina (114). Namun, pada tahun 2016 Indonesia berada di posisi 77 dari 163 negara dunia.

Ketua Umum BPP Perhumas, Agung Laksmana menambahkan elemen utama dari KNH 2016 ini adalah bagaimana kesiapan Humas dalam berkontribusi lebih besar bagi Indonesia. Langkah itu dapat melalui tiga hal, yaitu penetapan kode etik kehumasan baru, peta jalan atau road map kehumasan yaitu membangun reputasi Indonesia 2030, dan perilisan Buku Indonesia Bicara Baik.

“Tiga kontribusi pemikiran ini diperlukan guna membangun keselarasan kompetensi dasar, kolaborasi, dan sinergi para praktisi Humas dengan berbasis perkembangan teknologi informasi komunikasi. Secara bertahap diharapkan Indonesia mampu menjadi negara tujuan perdagangan utama, investasi, destinasi wisata, serta penciptaan produk global,” kata Agung.