Untuk mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi kelautan
dan perikanan di wilayah eksplorasi migas dalam menjalankan program corporate social responsibility (CSR).
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk mempertemukan sekitar 300 perusahaan atau koperasi pelaksana kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Kepala Balitbang KP Zulficar Mochtar mengatakan inisiatif yang dilakukan lingkup kerja SKK Migas dengan jumlah 292 KKKS SKK yang beroprasi di Indonesia, 47 persen berada di wilayah pesisir dan pulau terluar.
“Inisiatif ini sangat strategis, ada yang bergerak di bidang pengembangan ekonomi, penyelamatan terumbu karang, inisiatif kelembagaan nelayan, dan sangat strategis bila disinergikan dengan inovasi dan teknologi di Balitbang,” kata Zulficar dilansir dari merdeka.com, Senin (22/8).
Untuk memuluskan rencana tersebut, Zulficar mengaku pihaknya bersama KKKS telah menandatangani nota kesepahaman dalam penggunaan teknologi perikanan. Dengan adanya kerjasama itu diharapkan pendistribusian teknologi dapat mendorong peningkatan hasil tangkap nelayan.
“Nantinya produk teknologi perikanan itu dapat kami distribusikan kepada KKKS sehingga jika relevan dapat diadopsi untuk diimplementasikan. Kami harap ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi program CSR di KKKS yang tersebar di berbagai lokasi,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan oleh Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas, Muliawan Haji. Menurut dia, sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nelayan pesisir. Bahwa apa yang dilakukan KKP saat ini, untuk membangun sinergi antara industri hulu migas dengan KKP.
“Banyak potensi yang bisa disinergikan supaya kita bisa mencapai cita-cita bersama untuk mensejahterakan nelayan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi di KKP sangat kita butuhkan agar bisa bermanfaat,” harap Muliawan.
Namun demikian, Zulficar mengungkapkan pihaknya akan terus merumuskan beberapa langkah strategis dan kesepahaman terhadap area spesifik kerja meskipun program ini ditargetkan dapat berjalan tahun ini.
“Kita tidak akan langsung ambisius, kami akan bekerja realistis dengan saling bersinergi. Kami akan menjadi barometer awal. Harapannya bisa kita mulai tahun ini dan diagendakan hingga beberapa tahun ke depan,” ucap Zulficar.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk mempertemukan sekitar 300 perusahaan atau koperasi pelaksana kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Kepala Balitbang KP Zulficar Mochtar mengatakan inisiatif yang dilakukan lingkup kerja SKK Migas dengan jumlah 292 KKKS SKK yang beroprasi di Indonesia, 47 persen berada di wilayah pesisir dan pulau terluar.
“Inisiatif ini sangat strategis, ada yang bergerak di bidang pengembangan ekonomi, penyelamatan terumbu karang, inisiatif kelembagaan nelayan, dan sangat strategis bila disinergikan dengan inovasi dan teknologi di Balitbang,” kata Zulficar dilansir dari merdeka.com, Senin (22/8).
Untuk memuluskan rencana tersebut, Zulficar mengaku pihaknya bersama KKKS telah menandatangani nota kesepahaman dalam penggunaan teknologi perikanan. Dengan adanya kerjasama itu diharapkan pendistribusian teknologi dapat mendorong peningkatan hasil tangkap nelayan.
“Nantinya produk teknologi perikanan itu dapat kami distribusikan kepada KKKS sehingga jika relevan dapat diadopsi untuk diimplementasikan. Kami harap ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi program CSR di KKKS yang tersebar di berbagai lokasi,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan oleh Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas, Muliawan Haji. Menurut dia, sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nelayan pesisir. Bahwa apa yang dilakukan KKP saat ini, untuk membangun sinergi antara industri hulu migas dengan KKP.
“Banyak potensi yang bisa disinergikan supaya kita bisa mencapai cita-cita bersama untuk mensejahterakan nelayan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi di KKP sangat kita butuhkan agar bisa bermanfaat,” harap Muliawan.
Namun demikian, Zulficar mengungkapkan pihaknya akan terus merumuskan beberapa langkah strategis dan kesepahaman terhadap area spesifik kerja meskipun program ini ditargetkan dapat berjalan tahun ini.
“Kita tidak akan langsung ambisius, kami akan bekerja realistis dengan saling bersinergi. Kami akan menjadi barometer awal. Harapannya bisa kita mulai tahun ini dan diagendakan hingga beberapa tahun ke depan,” ucap Zulficar.