Langkah tersebut dilakukan karena Clare dianggap Pemerintah Malaysia melanggar Pasal 124B dan 124I KUHP Malaysia. Adapun isi Pasal 124B menyatakan siapa saja yang terlibat dalam “kegiatan merusak demokrasi parlementer” dapat dipenjara hingga 20 tahun.
Sedangkan Pasal 124I KUHP Malaysia, terkait dengan penyebaran laporan palsu. Mereka yang terbukti bersalah melanggar pasal ini bisa dibui hingga lima tahun.
Untuk meringkusnya, Kepolisian Malaysia berniat memasukkan Clare dalam daftar pencarian orang di kepolisian ASEAN (ASEANAPOL) dan mengajukan Red Notice ke Interpol, biasanya untuk meminta ekstradisi.
Menanggapi kabar tersebut, Clare mengatakan, pemerintah Malaysia mencoba menangkap dengan beberapa jenis tindakan yang melawan demokrasi dan itu ironis. “Pemerintah Malaysia melawan demokrasi dengan membungkam media yang bebas,” ucapnya dalam pernyataannya.
Clare juga menampik telah melakukan kesalahan dalam memberitakan kasus 1MDB. Wartawan berbasis di London itu mengaku dirinya hanya seorang wartawan investigasi yang melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur jurnalistik.
“Ini sesederhana itu, tidak ada plot dan tidak ada kepentingan. Kepentingan publik menjadi motivasi dan tugas saya,” kata dia, dilansir oleh BBC.
Surat perintah penangkapan Clare, keluar satu hari setelah Satuan Tugas Khusus Kasus 1MDB, di dalamnya ada KPK, menyimpulkan bahwa dana sebesar 2,6 miliar ringgit Malaysia (setara US$ 700 juta) yang ditransfer ke rekening PM Najib Razak berasal dari sumbangan dan bukan dari perusahaan 1MDB.
Kabar bahwa uang itu masuk ke rekening Najib, awalnya ditulis oleh Sarawak Report dan The Wall Street Journal pada edisi 2 Juli lalu. Tulisan itulah yang kemudian berujung pada pemblokiran Sarawak Report pada 20 Juli.
Atas aksi tersebut Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia menyatakan Sarawak Report mempublikasikan informasi yang belum diverifikasi dan menjadi ancaman bagi “stabilitas nasional”.
Sabotase Penyelidikan
Penyelidikan terhadap Clare merupakan langkah keras terbaru pemerintah Malaysia terkait dengan kasus 1MDB, setelah melakukan pergantian kabinet pada 28 Juli lalu. Wakil PM Malaysia Muhyidin Yassin dan Jaksa Agung Abdul Gani Patail dicopot. Langkah politik ini dituding oposisi sebagai cara untuk melakukan sabotase penyelidikan kasus ini.
Dalam siaran pers terbaru, SPRM mengatakan telah mendapatkan penjelasan dari pihak donor yang berasal dari Timur Tengah dan pihak yang berhubungan dengan sumbangan dana tersebut. “Sumbangan RM 2,6 miliar itu tidak terkait dengan 1MDB,” demikian pernyataan siaran pers tersebut.
Ada diskusi juga dengan Jaksa Agung Malaysia yang meminta SPRM membuat penjelasan mengenai hal ini, sementara penyelidikan masih dilakukan. SPRM juga ingin menginformasikan bahwa Najib akan diminta menjelaskan soal sumbangan yang diterimanya.
“SPRM tidak pernah menyatakan kasus yang diselidiki ini telah ditutup. Sebaliknya, SPRM hanya menyatakan (dana di rekening Najib) itu bukan dari uang 1MDB”.
Nasib penyelidikan kasus 1MDB menjadi tanda tanya setelah Jaksa Agung diganti pada akhir Juli lalu, dan polisi menangkap salah satu penyidik KPK Malaysia karena dugaan pembocoran informasi soal penyelidikan kepada Sarawak Report.
Nasib Komisi Parlemen yang menangani soal 1MDB juga berhenti karena empat anggotanya ditarik masuk kabinet baru. Oposisi menilai langkah ini sebagai upaya sistematis untuk menghentikan penyelidikan kasus ini.