Tujuannya, agar program-program yang ditetapkan pemerintah dapat disebarluaskan kepada masyarakat luas dengan baik.
Hal itu dapat tercapai jika seorang komunikator dan pejabat humas tersebut memiliki jaringan atau koneksi yang baik kepada siapapun.
“Humas-humas di pemerintahan harus aktif menyebarluaskan program-program pemerintah. Bila program pemerintah salah, maka yang disalahkan humas tersebut bukan pemerintahnya,” kata Yuddy, pada penutupan Training Sinergi Kampanye Revolusi Mental ASN dan Revolusi Birokrasi di Bali, Jumat (5/6/2015).
Acara yang dihadiri oleh 38 humas perwakilan dari 12 provinsi di Indonesia, seperti Bali, NTB, dan Papua. Dijanjikan oleh Menteri Yuddy mendapat kenaikan pangkat atau penghargaan jika berkinerja baik.
“Seperti di Kementerian kami, Kepala Biro humas sering saya panggil untuk mendiskusikan isu-isu terkini,” ujar Yuddy dikutip dari detik.
Untuk itu, Menteri Yuddy akan senantiasa memonitor kinerja para humas pemerintah provinsi yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam mensosialisasikan program-program pemerintahan.
Menteri Yuddy menambahkan Presiden Jokowi sangat merangkul media massa. Hal inilah yang membuat tidak adanya kesenjangan antara media dan pemerintah. “Anda bukan sebatas menjadi humas kabupaten atau daerah. Namun sudah bersikap sebagai humas pemerintah,” harapnya.